Informasi Publik Dikecualikan
Daftar Informasi Publik Dikecualikan
| No | Jenis Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi | Batas Waktu Pengecualian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akibat Info Dibuka | Akibat Info Ditutup | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Identifikasi penderita penyakit menular seperti COVID, HIV, TB, Kusta, dll. |
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5.
Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 6.
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 7.
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan; dan
8.
Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia
Kedokteran. |
1.
Dapat mengungkap
rahasia pribadi yang bersangkutan; 2.
Mengganggu privasi seseorang; 3.
Bertentangan dengan
hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan; 4.
Dapat mengancam keselamatan
pribadi yang bersangkutan; 5.
Dapat menimbulkan
keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya; 6. Berpotensi menimbulkan complain dari pasien. |
1. Dapat menjaga
rahasia pribadi yang bersangkutan; 2. Mengamankan hak
privasi seseorang; 3. Menjaga privasi
seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 4. Menjaga kerahasiaan data pasien. |
Pilih Waktu Pengecualian |
| 2. | Data rekam medis dan Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. pasien Rumah Sakit/ Puskesmas. |
- sda |
1.
Dapat mengungkap
rahasia pribadi yang bersangkutan; 2.
Mengganggu privasi seseorang; 3.
Bertentangan dengan
hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan; 4.
Dapat mengancam
keselamatan pribadi yang bersangkutan;
5.
Dapat menimbulkan
keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya; |
1.
Dapat menjaga rahasia
pribadi yang bersangkutan; 2.
Mengamankan hak
privasi seseorang; 3.
Menjaga privasi
seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi Menjaga kerahasiaan data pasien. |
Selama Berlaku |
| 3. | Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi penerima layanan di Dinas Kesehatan (Vaksinasi, Perijinan, JKN, dll) |
- sda |
1.
Dapat mengungkap
rahasia pribadi yang bersangkutan; 2.
Mengganggu privasi
seseorang; 3.
Bertentangan dengan
hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan; 4. Berpotensi menimbulkan complain dari penerima layanan. |
Menjaga kerahasiaan penerima layanan. |
Selama Berlaku |
| 4. | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan |
1. Pasal 17 huruf a-j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. 2. Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2025
tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. 4. Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik. |
1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Dapat merugilkan ketahanan ekonomi nasional; 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Dapat mengungkap memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; 10. Informasi yang tidak
boleh diungkapkan |
1. Melindungi proses penegakan hukum 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara; 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia; 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional; 6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri; 8. Melindungi rahasia pribadi; dan |
Selama Berlaku |
| 5. | Rincian HPS yang terdiri dari : 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan |
1. Pasal 17 ayat b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Baranf/Jasa Pemerintah. |
1.
Informasi hasil
survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan
pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing; 2.
Hasil survei bisa
berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya
agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut; 3.
Berisiko penyedia
menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan 4. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat. |
1. Menjaga persaiangan
usaha yang sehat; dan 2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan |
Selama Berlaku |
| 6. | Gambaran Rancangan Pekerjaan |
1. Pasal 17 ayat b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInfomasi Publik; 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang |
|
|
Selama Berlaku |
| 7. | Penawaran Teknis |
1. Pasal 17 ayat b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. |
Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru | 1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan
di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan; 2. komersial, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas. |
Selama Berlaku |
| 8. | Jawaban Sanggah | - sda |
Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan
pelaku pengadaan |
Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa |
Selama Berlaku |
| 9. | Jawaban Sanggah Banding |
- sda |
Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan | Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa |
Selama Berlaku |
| 10. | Surat Perjanjian Kemitraan |
1. Pasal 17 ayat b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan |
Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi |
Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi |
Selama Berlaku |
| 11. | Identitas penawar pada e-reverse auction |
1. Pasal 17 ayat h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia. |
Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta |
Melindungi data perorangan atau entitas peserta |
Selama Berlaku |
| 12. | Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media elektronik dan media non elektronik yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Batang |
Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan sehingga masyarakat enggan berpartisipasi untuk melaporakan pelanggaran hukum |
Mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaporakan pelanggaran hokum |
Pilih Waktu Pengecualian |
| 13. | Data Proses Pengawasan / Pemeriksaan dan Reviu |
Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
Proses pengawasan bersifat rahasia sehingga data tidak diberikan kepada public sehingga dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu |
Data terjaga sehingga memperlancar proses kebijakan pemerintah |
Selama Berlaku |
| 14. | Laporan Hasil Pengawasan / Pemeriksaan (NHP, KKP, BA Ekspose dan LHP) |
1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian Kelima Pasal 23 ayat 1 dan 2 Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan |
1. Laporan Hasil Pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka publick dan jika diberikan kepada public dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu; 2. Dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Infotmasi / Pengadilan. |
1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang kalau dibuka dapat mengungkapkan kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; 2. Membantu Badan Publik dalam mencapai kebersihan pelaksanaan kebijakan. |
Pilih Waktu Pengecualian |
| 15. | Tindakan lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan |
- sda | Laporan Hasil Pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka public dan jika diberikan kepada publik dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu. |
Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
Pilih Waktu Pengecualian |
| 16. | Dokumen laporan realisasi anggaran/surat pertanggungjawabankeuangan (SPJ) berikut data dukung lampirannya |
- sda |
1.
Berpotensi mengungkap data probadi; 2.
Berpotensi disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertianggungjawab; 3. Dapat mengganggu proses pemeriksaan karena pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit. |
1.
Mendukung kelancaran proses audit; 2.
Menjagavalidasi dan keutuhan data keuangan
sebelum di audit; 3. Menjamin informasi yang di publikasikan seudah melalui proses audit secara resmi. |
Pilih Waktu Pengecualian |
| 17. | Pilih Waktu Pengecualian | ||||