PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Batang / Informasi Publik Dikecualikan

Informasi Publik Dikecualikan

Daftar Informasi Publik Dikecualikan


No Jenis Informasi Dasar Hukum Konsekuensi Batas Waktu Pengecualian
Akibat Info Dibuka Akibat Info Ditutup
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.

Identifikasi penderita penyakit menular seperti COVID, HIV, TB, Kusta, dll.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan

8. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

1.   Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan;

2.   Mengganggu privasi seseorang;

3.   Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan;

4.   Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan;

5.   Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya;

6. Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.

1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan;

2. Mengamankan hak privasi seseorang;

3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi

4. Menjaga kerahasiaan data pasien.

Pilih Waktu Pengecualian
2.

Data rekam medis dan Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. pasien Rumah Sakit/ Puskesmas.

- sda

1.   Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan;

2.   Mengganggu privasi seseorang;

3.   Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan;

4.   Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan;

5.   Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya;

1.   Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan;

2.   Mengamankan hak privasi seseorang;

3.   Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi

Menjaga kerahasiaan data pasien.

Selama Berlaku
3.

Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi penerima layanan di Dinas Kesehatan (Vaksinasi, Perijinan, JKN, dll)

- sda

1.         Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan;

2.         Mengganggu privasi seseorang;

3.         Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan;

4.     Berpotensi menimbulkan complain dari penerima layanan.

Menjaga kerahasiaan penerima layanan.

Selama Berlaku
4.

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan

1. Pasal 17 huruf a-j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.     2. Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.     3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

4.     4. Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik.


1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;

2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5. Dapat merugilkan ketahanan ekonomi nasional;

6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8. Dapat mengungkap rahasia pribadi;

9.  Dapat mengungkap memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

10.  Informasi yang tidak boleh         diungkapkan

berdasarkan

1. Melindungi proses penegakan hukum

2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara;

4. Melindungi kekayaan alam Indonesia;

5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional;

6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri;

7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8. Melindungi rahasia pribadi; dan

9. Melindungi memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik.
Selama Berlaku
5.

Rincian HPS yang terdiri dari :

1. Perhitungan HPS (jumlah x volume)

2. Hasil Survei

3. Harga Satuan

1. Pasal 17 ayat b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang
3. PAsal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan

4. Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Baranf/Jasa Pemerintah.

1.     Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing;

2.     Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut;

3.     Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu); dan

4.  Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat.

1.   Menjaga persaiangan usaha yang sehat; dan

2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan

Selama Berlaku
6.

Gambaran Rancangan Pekerjaan

1. Pasal 17 ayat b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInfomasi Publik;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang
  1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme; dan
  2. Menimbulkan risiko kemanan.
  1. Keamanan dan kerahasiaan : Beberapa desain menyangkkkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang beresiko jika detail teknid terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan;
  2. Menghindari penyalahgunaan : Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.
Selama Berlaku
7.

Penawaran Teknis

1.   Pasal 17 ayat b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang; dan
3. Peraturan Lembaga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru 1. Menghindari penyalahgunaan: Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan;

2.   komersial, atau bahkan sabotase; dan Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.

Selama Berlaku
8. Jawaban Sanggah

- sda

Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan

Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa

Selama Berlaku
9.

Jawaban Sanggah Banding

- sda
Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan
Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa
Selama Berlaku
10.

Surat Perjanjian Kemitraan

1. Pasal 17 ayat b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan

2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi

Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi

Selama Berlaku
11.

Identitas penawar pada e-reverse auction

1. Pasal 17 ayat h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta

Melindungi data perorangan atau entitas peserta

Selama Berlaku
12.

Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media elektronik dan media non elektronik yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan sehingga masyarakat enggan berpartisipasi untuk melaporakan pelanggaran hukum

Mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam melaporakan pelanggaran hokum

Pilih Waktu Pengecualian
13.

Data Proses Pengawasan / Pemeriksaan dan Reviu

Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Proses pengawasan bersifat rahasia sehingga data tidak diberikan kepada public sehingga dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu

Data terjaga sehingga memperlancar proses kebijakan pemerintah

Selama Berlaku
14.

Laporan Hasil Pengawasan / Pemeriksaan (NHP, KKP, BA Ekspose dan LHP)

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan

2. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian Kelima Pasal 23 ayat 1 dan 2 Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

1. Laporan Hasil Pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka   publick  dan  jika diberikan kepada public dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu;

2. Dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Infotmasi / Pengadilan.

1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan   Publik  yang kalau dibuka dapat mengungkapkan kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

2. Membantu Badan Publik dalam mencapai kebersihan pelaksanaan kebijakan.

Pilih Waktu Pengecualian
15.

Tindakan lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan

- sda

Laporan Hasil Pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka public dan jika diberikan kepada publik dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.

Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Pilih Waktu Pengecualian
16.

Dokumen laporan realisasi anggaran/surat pertanggungjawabankeuangan (SPJ) berikut data dukung lampirannya

- sda

1.     Berpotensi mengungkap data probadi;

2.     Berpotensi disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertianggungjawab;

3.   Dapat mengganggu proses pemeriksaan karena pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.

1.     Mendukung kelancaran proses audit;

2.     Menjagavalidasi dan keutuhan data keuangan sebelum di audit;

3.  Menjamin informasi yang di publikasikan seudah melalui proses audit secara resmi.

Pilih Waktu Pengecualian
17.





Pilih Waktu Pengecualian